MUHAMMAD SALEH: JANGAN ADA YANG BERSEMBUNYI DI BALIK NAMA KELUARGA, HUKUM HARUS BERLAKU TANPA PANDANG BULU!
MANDAILING NATAL – LIPUTAN 9.CO
Dugaan keterkaitan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ulu Pungkut dengan aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan mesin dompeng mendapat sorotan serius dari Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa dan Sosialis (GEMSOS) Madina, Muhammad Saleh.
Sorotan tersebut mencuat setelah pemberitaan mengenai pernyataan yang diduga disampaikan seorang oknum berinisial DL, yakni, “Bukan saya yang main, tapi bapak saya.”
Pernyataan tersebut dinilai perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Muhammad Saleh menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada pernyataan saling melempar tanggung jawab. Aparat penegak hukum harus mengungkap secara menyeluruh siapa pemilik modal, siapa pengelola, siapa yang menjalankan aktivitas pertambangan, serta siapa yang menikmati keuntungan dari dugaan aktivitas ilegal tersebut.
“Kalau memang bukan yang bersangkutan yang menjalankan aktivitas tambang, silakan buktikan melalui klarifikasi dan pemeriksaan yang transparan. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi polemik tanpa ada kejelasan hukum,” tegas Muhammad Saleh.
Menurutnya, apabila benar terdapat keterlibatan anggota keluarga dalam aktivitas pertambangan ilegal, hal tersebut tetap harus ditelusuri berdasarkan fakta dan alat bukti. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki hubungan keluarga ataupun jabatan tertentu.
DESAK KEMENSOS RI TURUN TANGAN!
GEMSOS Madina juga mendesak Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui jajaran terkait untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan oknum pendamping PKH tersebut.
Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial pemerintah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan pendamping program harus ditindaklanjuti secara profesional sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami meminta Kemensos RI jangan tinggal diam. Lakukan pemeriksaan internal apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah tercoreng akibat dugaan perilaku oknum,” lanjutnya.
POLRES MADINA DIMINTA SEGERA LAKUKAN PENYELIDIKAN
Selain mendesak Kemensos, Muhammad Saleh meminta Polres Mandailing Natal dan instansi penegak hukum terkait segera menelusuri dugaan aktivitas tambang emas ilegal menggunakan mesin dompeng di wilayah Ulu Pungkut.
Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap pekerja di lapangan, tetapi juga pihak yang diduga menjadi pemodal, pemilik peralatan, pengelola, maupun pihak lain yang terbukti mempunyai keterlibatan.
Aktivitas penambangan tanpa izin dapat dijerat ketentuan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan tetap memperhatikan pembuktian unsur pidananya.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, ataupun hubungan tertentu. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Muhammad Saleh.
GEMSOS MADINA MENEGASKAN:
1. Mendesak Kemensos RI memeriksa dugaan keterlibatan oknum pendamping PKH.
2. Mendesak Polres Madina mengusut dugaan tambang emas ilegal di Ulu Pungkut.
3. Meminta penelusuran pemilik modal, pengelola, dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
4. Meminta penegakan hukum secara transparan dan tanpa tebang pilih
Reporter;AZ












