MUKOMUKO, BENGKULU —LIPUTAN9.CO
Sengketa lahan perkebunan sawit yang berada di wilayah Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali menimbulkan persoalan baru.
Perkara perdata tersebut saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Mukomuko menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Mkm yang tidak menguntungkan pihak Tergugat.
Kuasa hukum Tergugat/Pembanding, MHD. YUNUS RKT, S.H.I., M.H., dan SUTANTO, S.H., M.H., CLA., CPL., CPCLE., CPM menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Negeri Mukomuko terhadap putusan tersebut.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan tersebut, menurut keterangan pihak Tergugat, pada hari Minggu tanggal 06 September 2026, diketahui sekitar pukul 09:00 WIB, telah terjadi dugaan perusakan terhadap tapal batas atau patok batas Desa yang berada di sekitar objek lahan sengketa. Patok beton tersebut diduga telah dirusak oleh orang yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya.
Persoalan kembali mencuat pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 diketahui sekitar pukul 13:02 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima pihak Tergugat, pihak lawan disebut telah mulai melakukan kegiatan di lokasi objek sengketa dengan alasan melakukan pembersihan lahan.
Informasi tersebut, menurut Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, antara lain diketahui setelah adanya keterangan dari Kuasa Hukum pihak lawan (Penggugat) kepada kliennya beberapa jam setelah kejadian.
Atas informasi tersebut, klien Tergugat kemudian melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Dari hasil pengecekan, ditemukan sejumlah tanaman sawit dalam kondisi mengalami kerusakan. Beberapa pohon sawit disebut telah dipotong daun dan pelapahnya secara habis.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari pihak Tergugat apakah tindakan tersebut benar merupakan kegiatan pembersihan lahan atau justru telah mengakibatkan kerusakan terhadap tanaman sawit yang berada di atas objek sengketa?
Kuasa hukum Tergugat menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mendahului proses penyidikan aparat penegak hukum. Namun, kondisi tanaman yang ditemukan di lapangan menurutnya perlu didokumentasikan dan diperiksa secara objektif, termasuk mengenai siapa yang melakukan kegiatan tersebut, atas perintah siapa, apa dasar kewenangannya, serta apakah kegiatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap tanaman dan penguasaan objek sengketa.
”Yang kami persoalkan bukan sekadar istilah membersihkan atau tidak membersihkan. Kami meminta agar fakta di lapangan diperiksa secara objektif. Kalau benar hanya membersihkan, tentu harus dapat dijelaskan apa bentuk kegiatan pembersihanannya. Tetapi apabila yang dilakukan justru memotong daun dan pelapah tanaman sawit sampai menyebabkan tanaman mengalami kerusakan, maka hal tersebut perlu diperiksa apakah terdapat dugaan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana,” ujar MHD. YUNUS RKT, S.H.I., M.H.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi semakin penting karena objek lahan masih berkaitan dengan perkara perdata yang sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding.
Pihak Tergugat juga menyatakan telah melakukan pendokumentasian terhadap kondisi lapangan dan tanaman sawit yang mengalami kerusakan sebagai bagian dari upaya menjaga bukti serta memperjelas kondisi objek sengketa.
Selain itu, dugaan perusakan terhadap patok atau tanda batas juga dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum. Pasalnya, tanda batas memiliki fungsi penting untuk menunjukkan batas suatu bidang tanah. Dalam KUHP Nasional, Pasal 505 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai perbuatan merusak, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat tidak dapat dipakainya barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah.
Pihak Tergugat menyatakan akan melaporkan rangkaian kejadian tersebut kepada aparat kepolisian untuk meminta dilakukan penyidikan secara profesional dan objektif.
”Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan. Kami tidak menuduh siapa pelakunya sebelum ada hasil penyidikan. Yang kami minta adalah agar dugaan perusakan patok batas desa dan dugaan kerusakan tanaman sawit ini diperiksa secara serius, termasuk mengamankan dan memeriksa bukti-bukti yang ada di lapangan,” tegasnya.
Pihak Tergugat juga meminta agar selama proses hukum terhadap objek sengketa masih berjalan, seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, konflik di lapangan, maupun persoalan hukum baru.
Sementara itu, terkait benar atau tidaknya kegiatan di lokasi tersebut merupakan kegiatan “pembersihan” sebagaimana disebutkan, pihak Tergugat/Pembanding menyatakan siap memperlihatkan kondisi objek secara langsung kepada aparat penegak hukum serta menyerahkan dokumentasi dan bukti-bukti yang dimiliki untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga adanya hasil penyidikan dari aparat penegak hukum, pihak Tergugat menegaskan bahwa identitas pelaku dugaan perusakan maupun pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tanaman sawit tersebut belum dapat dipastikan.
Red
