Palembang, Liputan 9.co
Aksi unjuk rasa Lembaga Bantuan dan Penyuluhan Hukum (LBPH) Kosgoro bersama Badai Anti Korupsi Sumsel dan Pemuda Merah Putih di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga, Senin (10/11/2026), berbuah hasil.
Setelah melakukan orasi, perwakilan massa diterima audiensi di dalam kantor Pertamina Patra Niaga. Seluruh tuntutan dan temuan di lapangan diterima oleh pihak Pertamina Niaga.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Diding Eriansyah, S.Pd, saat keterangan pers usai aksi.
“Terkait aksi pada siang hari ini sama seperti aksi sebelumnya. Sudah kita sampaikan, tadi sudah audiensi di dalam. Seluruh tuntutan dan temuan kita di lapangan diterima dengan baik,” ujar Diding.
Diding menegaskan, hasil terpenting dari audiensi tersebut adalah adanya jadwal resmi tindak lanjut.
“Dengan catatan yang terpenting adalah besok jadwal pengaduan kita jam sebelas diterima oleh Pertamina Niaga. Dan yang terpenting untuk pom bensin-pom bensin yang nakal hati-hati ya, ancaman kami, perbuatan kami nyata dan diterima dengan baik,” tegas Diding.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Aminuddin, S.H., menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media dan menegaskan aksi ini bukan aksi pertama.
“Terima kasih kepada rekan-rekan media. Hari ini kami dari LBPH Kosgoro, Badai Anti Korupsi dan Pemuda Merah Putih menyampaikan aksi yang berulang kali kepada Pertamina mengingatkan Pertamina untuk menindak SPBU nakal dan kami meminta besok,” ujar Aminuddin.
Menurut Aminuddin, pertemuan besok akan menjadi pembuktian serius. Pihaknya akan membongkar satu per satu permasalahan SPBU nakal berdasarkan laporan resmi dan barang bukti yang sudah dikumpulkan.
“Nah di situlah kami akan mengulik permasalahan-permasalahan berdasarkan laporan resmi kami dan juga barang bukti yang dilakukan oleh SPBU-SPBU nakal,” tegasnya.
Aminuddin menekankan, yang punya hak secara legal untuk menindak, menutup, hingga menghentikan operasi penjualan BBM adalah Pertamina Niaga. Karena itu, Pertamina tidak boleh lagi beralasan.
“Dan besok kami pastikan kami akan meminta tegas tindakan dari Niaga seperti apa, karena yang punya hak untuk melakukan penindakan secara legal untuk menutup, untuk menghentikan operasi penjualan BBM itu adalah Pertamina Niaga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih terjadinya antrean panjang BBM solar subsidi di masyarakat sebagai bukti Pertamina belum becus menangani SPBU nakal.
“Karena ini kejadian bukan sekali dua kali dan masyarakat pada hari ini masih mengalami antre BBM solar subsidi, maka artinya hari ini kawan-kawan masyarakat masih mengalami kerugian dan Pertamina kami anggap belum becus menangani oknum-oknum SPBU yang nakal,” kata Aminuddin.
“Oknum-oknum dari Pertamina sengaja kami anggap ini melakukan pembiaran terhadap SPBU yang nakal,” tambahnya.
Menutup keterangan pers, Diding Eriansyah kembali menegaskan bahwa Pertamina Niaga sudah berkomitmen untuk menindak secara bersama-sama.
“Tadi hasil pertemuan di dalam, kita terjadwal dengan baik bersama tim penindak itu besok, besok kita diterima laporan dan mereka sudah berkomitmen untuk menindak secara bersama-sama,” ujar Diding.
Namun, komitmen itu tidak dibiarkan tanpa batas waktu. Massa memberi deadline tegas selama satu minggu.
“Yang pasti ada deadline dalam satu minggu, jika tidak ditindak ini laporan kita, karena laporan itu dilampirkan dan harus dengan alat bukti yang cukup, maka kita akan datang lagi menanyakan komitmen dan mereka tadi sudah berkomitmen bahwa siap menindak ada laporan dan alat bukti,” tutup Diding.
Aksi yang digelar LBPH Kosgoro dan Badai Anti Korupsi Sumsel tersebut sebelumnya menuntut Pertamina Patra Niaga membongkar permainan barcode BBM bersubsidi, mengusut perusahaan yang menyimpang, transparan total data subsidi, dan menindak tegas oknum SPBU nakal yang merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pertamina Patra Niaga Sumsel belum memberikan keterangan resmi tertulis terkait hasil audiensi tersebut.
REPORTER : PRW
