Pemerintahan

DPR UNGKAP ALASAN ILLICIT ENRICHMENT TAK MASUK RUU PERAMPASAN ASET, PERTIMBANGAN HAM DAN KEPastian HUKUM JADI SOROTAN PUBLIK

14
×

DPR UNGKAP ALASAN ILLICIT ENRICHMENT TAK MASUK RUU PERAMPASAN ASET, PERTIMBANGAN HAM DAN KEPastian HUKUM JADI SOROTAN PUBLIK

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, LIPUTAN9.CO – Keputusan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya kembali menjadi perhatian publik.

 

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama menyangkut perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta karakter RUU Perampasan Aset yang berorientasi pada pengaturan hukum formil atau mekanisme hukum acara.

 

Penjelasan itu disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

 

Menurut Habiburokhman, selama proses pembahasan, Panitia Kerja (Panja) telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat serta pandangan para ahli mengenai kemungkinan dimasukkannya ketentuan illicit enrichment dalam regulasi tersebut.

 

Namun, berbagai masukan yang diterima tidak sepenuhnya menunjukkan dukungan terhadap penerapan konsep tersebut.

 

Ia juga menyampaikan bahwa DPR telah melakukan kajian perbandingan dengan sejumlah negara. Dalam keterangannya, Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang tidak menerapkan konsep tersebut. Ia turut menyinggung pengalaman Jerman terkait pengaturan serupa yang disebut pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

 

Selain persoalan HAM, DPR menilai RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum formil yang berfokus pada tata cara dan mekanisme perampasan aset. Dengan demikian, regulasi tersebut dipandang bukan sebagai instrumen untuk menetapkan norma materiil mengenai jenis tindak pidana maupun bentuk penghukuman.

 

Atas dasar dua pertimbangan tersebut, Panja memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.

 

MENJADI CATATAN PENTING DALAM AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI

 

Meski demikian, keputusan tersebut tetap menyisakan ruang diskusi publik mengenai efektivitas instrumen hukum dalam mengungkap dan menindaklanjuti kekayaan pejabat publik yang diduga tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah.

 

Di satu sisi, perlindungan HAM, asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan perlindungan hak kepemilikan merupakan prinsip penting yang wajib dijaga dalam setiap proses penegakan hukum.

Di sisi lain, transparansi kekayaan penyelenggara negara dan efektivitas pemberantasan korupsi juga menjadi tuntutan masyarakat yang tidak boleh diabaikan.

 

Karena itu, tidak dimasukkannya illicit enrichment dalam RUU tersebut perlu dipahami secara proporsional. Keputusan ini tidak serta-merta berarti persoalan kekayaan tidak wajar di luar mekanisme tersebut kehilangan relevansi untuk ditelusuri melalui instrumen hukum lain yang berlaku.

 

Publik tentu berharap setiap regulasi yang dihasilkan mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan kepentingan negara dalam menyelamatkan aset yang berasal dari tindak pidana.

 

PENGAWASAN PUBLIK DAN TRANSPARANSI TETAP DIPERLUKAN

 

Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Masyarakat pun berhak mengawal proses legislasi agar setiap keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan penegakan hukum sekaligus tidak mengabaikan prinsip negara hukum.

 

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya aturan yang disahkan, tetapi juga dari keberanian, konsistensi, transparansi, dan efektivitas pelaksanaannya.

 

Liputan9.co akan terus mengawal perkembangan pembahasan regulasi pemberantasan korupsi dan perampasan aset demi kepentingan publik, transparansi, serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Narahubung ; Rania

 

Ditulis Oleh: REDAKSI

Media Nasional Liputan9.co

Tinggalkan Balasan