Mandailing Natal, Liputan 9.co
Warga KELURAHAN MOMPANG JAE.di sebuah desa di Kabupaten Mandailing Natal merasa keberatan dan kecewa. Pasalnya, seorang pengurus program BLT/PKH setempat yang berinisial S, diduga memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat.
Banyak warga yang tiba-tiba bantuan sosialnya terhenti atau diblokir. Ketika warga bertanya ke pengurus tersebut, jawabannya sama: “Diblokir karena di data tercatat punya kendaraan roda empat.”
Informasi yang di dapatkan dari masyarakat yang tidak mau di sebut namanya 15 Oktober 2026.
Padahal, setelah warga cek ke Samsat dan ke dinas terkait, tidak ada satu pun nama warga tersebut yang tercatat memiliki mobil roda empat. Warga pun merasa dibingungkan dan dibohongi.
“Kami tidak punya mobil, tidak punya kendaraan seperti itu. Tapi kenapa dibilang begitu? Kami merasa dibilang yang bukan-bukan,” ujar salah satu warga yang terdampak.
Masyarakat pun mempertanyakan:
Mengapa informasi yang disampaikan tidak sesuai fakta?
Ke mana sebenarnya dana atau alasan pemblokiran yang benar?
Apakah ada ketidakjelasan dalam penyaluran bansos di desa tersebut?
Warga berharap pihak yang berwenang segera turun, memeriksa kebenaran data, dan memberikan penjelasan yang jujur dan transparan kepada masyarakat. Jangan sampai warga yang berhak justru dirugikan karena informasi yang menyesatkan.
{AZ}
