Mandailing Natal | Liputan 9.co
Poros Pelajar yang terdiri dari IPNU dan IPA Kabupaten Mandailing Natal secara tegas meminta pencopotan Kepala Kepolisian Sektor Kotanopan, dinilai gagal menjaga ketertiban dan membiarkan penambangan ilegal (PETI) beroperasi tanpa kendali di wilayahnya sendiri.
Tuntutan ini muncul menyusul peristiwa pembakaran alat berat tambang ilegal di Jambur Tarutung, Kecamatan Kotanopan, yang memuncak pada kemarahan warga karena:
– Aktivitas alat berat PETI beroperasi hanya 15 meter dari Masjid Al-Muhtadin, padahal kesepakatan batas aman minimal 40 meter
– Warga sudah memperingatkan sejak Selasa lalu, namun tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang
– Lokasi kegiatan ilegal berada dekat Kantor Camat, Polsek, dan Koramil — mustahil tidak diketahui, namun dibiarkan terus berlanjut
Ketua IPNU, Nuzul Ramadhan Nasution mengatakan “Kalau di depan kantornya sendiri pelanggaran dibiarkan, bagaimana dia menjaga seluruh wilayah? Kapolsek Kotanopan terbukti tidak mampu mencegah maupun mengawasi”.
Segera copot Kapolsek Kotanopan, dinilai tidak mampu menjalankan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan biarkan warga sendiri yang menegakkan hukum, karena ketika warga turun tangan, itulah tanda jalur resmi sudah tidak dipercaya. Pelaku ataupun pemilik alat berat yang digunakan untuk mengambil sere didekat Mesjid tersebut diduga adalah orang yang sudah mulai gila sehingga tempat ibadahpun mau disodok, jangan-jangan mereka sedang mabuk sehingga pikiran dan hati mereka ditindas oleh nafsu birahi karena miras ataupun sabu. Segera periksa, tindak dan tes urin agar semua jelas dan tidak diulangi lagi.
Ketua IPA, Hanapi Alpastapi Lubis menyampaikan “Kami tidak menolak aparat, kami menolak aparat yang tidak bekerja. Masyarakat tidak boleh dibiarkan marah sendirian. Tugas melindungi itu kewajiban, bukan pilihan. Jika tidak sanggup, lepaskan tanggung jawab itu kepada yang mampu”.
Poros Pelajar juga mengingatkan: pembakaran alat berat adalah peringatan keras bahwa kesabaran masyarakat sudah menipis. Jika Satgas PETI dan pihak berwenang tetap diam, kerusuhan lebih besar dikhawatirkan tak terhindarkan.
(HL)
