Mandailing Natal, LIPUTAN9.CO — Sorotan terhadap pelantikan drg. Muhammad Firdaus Batubara sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang baru kian meluas. Kali ini, giliran Poros Pelajar di Madina yang melayangkan kritik keras terkait rekam jejak kepemimpinan sang dokter saat bertugas di RSUD Sipirok, Tapanuli Selatan.
Ketua Ikatan Pelajar NU (IPNU) Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan pandangan tegasnya terkait integritas pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Madina. Pihaknya meminta Bupati Madina untuk bertindak selektif dan tidak menutup mata terhadap dinamika hukum yang terjadi di daerah tetangga.
“Kami dari IPNU Madina menegaskan bahwa daerah ini membutuhkan figur pemimpin yang bersih total dan tidak menyisakan beban persoalan di tempat lama,” tegas Ketua IPNU Madina. “Isu denda keterlambatan 4 proyek fisik fasilitas jantung hingga bayi di Tapsel adalah hal sensitif. Jangan sampai energi dinas baru habis hanya untuk mengurusi klarifikasi kasus masa lalu. Bupati harus memastikan bahwa pejabat yang dipilih memiliki komitmen moral yang tinggi untuk membangun kesehatan di Bumi Gordang Sambilan ini.”
Senada dengan hal tersebut, Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Mandailing Natal turut mendesak adanya transparansi rekam jejak. Mereka menilai masuknya pejabat dengan ‘catatan audit BPKP’ berisiko memicu ketidakpercayaan publik terhadap reformasi birokrasi yang sedang digaungkan oleh pasangan kepala daerah Madina yang baru.
“Kabupaten Mandailing Natal bukan tempat penampungan atau pelarian bagi para pejabat yang belum menuntaskan tanggung jawab administratifnya di kabupaten lain. Jika denda puluhan juta di RSUD Sipirok itu belum disetorkan secara sah ke kas negara, maka legitimasi moral drg. Firdaus untuk memimpin program jaminan kesehatan di Madina patut dipertanyakan. Kami menuntut tindakan tegas dan evaluasi dari pemerintah daerah secepatnya,” cetus Ketua IPA tersebut.
Gelombang penolakan dan desakan dari berbagai elemen pemuda serta pelajar ini menjadi alarm keras bagi drg. Muhammad Firdaus Batubara untuk segera menyelesaikan urusan hukumnya di Tapanuli Selatan secara terbuka agar tidak mengganggu roda instansi kesehatan di Mandailing Natal.N — Sorotan terhadap pelantikan drg. Muhammad Firdaus Batubara sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang baru kian meluas. Kali ini, giliran Poros Pelajar di Madina yang melayangkan kritik keras terkait rekam jejak kepemimpinan sang dokter saat bertugas di RSUD Sipirok, Tapanuli Selatan.
Ketua Ikatan Pelajar NU (IPNU) Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan pandangan tegasnya terkait integritas pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Madina. Pihaknya meminta Bupati Madina untuk bertindak selektif dan tidak menutup mata terhadap dinamika hukum yang terjadi di daerah tetangga.
“Kami dari IPNU Madina menegaskan bahwa daerah ini membutuhkan figur pemimpin yang bersih total dan tidak menyisakan beban persoalan di tempat lama,” tegas Ketua IPNU Madina. “Isu denda keterlambatan 4 proyek fisik fasilitas jantung hingga bayi di Tapsel adalah hal sensitif. Jangan sampai energi dinas baru habis hanya untuk mengurusi klarifikasi kasus masa lalu. Bupati harus memastikan bahwa pejabat yang dipilih memiliki komitmen moral yang tinggi untuk membangun kesehatan di Bumi Gordang Sambilan ini.”
Senada dengan hal tersebut, Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Mandailing Natal turut mendesak adanya transparansi rekam jejak. Mereka menilai masuknya pejabat dengan ‘catatan audit BPKP’ berisiko memicu ketidakpercayaan publik terhadap reformasi birokrasi yang sedang digaungkan oleh pasangan kepala daerah Madina yang baru.
“Kabupaten Mandailing Natal bukan tempat penampungan atau pelarian bagi para pejabat yang belum menuntaskan tanggung jawab administratifnya di kabupaten lain. Jika denda puluhan juta di RSUD Sipirok itu belum disetorkan secara sah ke kas negara, maka legitimasi moral drg. Firdaus untuk memimpin program jaminan kesehatan di Madina patut dipertanyakan. Kami menuntut tindakan tegas dan evaluasi dari pemerintah daerah secepatnya,” cetus Ketua IPA tersebut.
Gelombang penolakan dan desakan dari berbagai elemen pemuda serta pelajar ini menjadi alarm keras bagi drg. Muhammad Firdaus Batubara untuk segera menyelesaikan urusan hukumnya di Tapanuli Selatan secara terbuka agar tidak mengganggu roda instansi kesehatan di Mandailing Natal.
