Pemerintahan

DPR RI SETUJUI RUU PERAMPASAN ASET MENJADI UNDANG-UNDANG, HABIBUROKHMAN TEGASKAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN HAK KORBAN HARUS DIUTAMAKAN

50
×

DPR RI SETUJUI RUU PERAMPASAN ASET MENJADI UNDANG-UNDANG, HABIBUROKHMAN TEGASKAN PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN HAK KORBAN HARUS DIUTAMAKAN

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, LIPUTAN9.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

 

Keputusan penting tersebut menjadi salah satu langkah dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya menelusuri, mengambil alih, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana untuk kepentingan negara maupun masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

 

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporan hasil pembahasan menegaskan bahwa regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum baru untuk menjawab persoalan belum optimalnya pengembalian aset hasil kejahatan.

 

Menurut Habiburokhman, penegakan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Lebih dari itu, hasil tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat juga harus dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang adil dan terukur.

 

PEMBAHASAN MELALUI PROSES PANJANG DAN PARTISIPASI PUBLIK

 

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pakar hukum, akademisi, hingga organisasi masyarakat.

 

Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.

 

Dari aspek legislasi, pembahasan RUU tersebut telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan.

 

Proses tersebut menunjukkan bahwa pembentukan regulasi ini melibatkan pembahasan yang cukup panjang dan berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

 

EMPAT PILAR UTAMA: PENEGAKAN HUKUM, TRANSPARANSI, DAN KEADILAN

 

Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi perampasan aset dibangun melalui empat pilar utama.

 

Pertama, penguatan asas dan ruang lingkup dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, proporsionalitas, serta kepastian hukum.

 

Kedua, prosedur perampasan aset yang memungkinkan penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, sesuai persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

 

Ketiga, tata kelola dan transparansi pengelolaan aset melalui sistem yang profesional, independen, serta memiliki mekanisme pengawasan dan jejak audit.

 

Keempat, restorasi berkeadilan yang memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang memiliki itikad baik sesuai ketentuan hukum.

 

Ruang lingkup tindak pidana yang menjadi perhatian juga mencakup sejumlah kejahatan serius, antara lain korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

 

PENGAWASAN MENJADI KUNCI, JANGAN SAMPAI MENJADI ALAT PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

 

Di balik tujuan memperkuat pemberantasan tindak pidana, aspek perlindungan hukum menjadi perhatian penting dalam penerapan regulasi tersebut.

 

Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh berubah menjadi senjata politik, sarana pemerasan, ataupun instrumen penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

 

Karena itu, mekanisme pengawasan independen, pemeriksaan secara terbuka di persidangan, penerapan beban pembuktian berimbang, serta transparansi pengelolaan aset menjadi bagian penting yang harus dijalankan.

 

Prinsip tersebut diperlukan agar pemberantasan kejahatan tidak mengorbankan hak masyarakat, khususnya pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana tetapi memiliki kepentingan hukum atas aset yang diperiksa.

 

HARAPAN PUBLIK: UANG HASIL KEJAHATAN HARUS KEMBALI KEPADA YANG BERHAK

 

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang diharapkan mampu memperkuat upaya negara dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana.

 

Namun, keberhasilan regulasi ini nantinya tidak cukup hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil disita. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana aset tersebut dapat dikelola secara transparan, dipertanggungjawabkan, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.

 

Masyarakat tentu berharap regulasi ini benar-benar menjadi instrumen pemberantasan kejahatan yang efektif, bukan sekadar produk legislasi yang berhenti pada pengesahan.

 

Kepastian prosedur, pengawasan yang kuat, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya.

 

Dengan demikian, semangat perampasan aset bukan hanya mengejar kekayaan hasil kejahatan, melainkan juga menghadirkan keadilan, memulihkan kerugian negara, dan memberikan kepastian perlindungan bagi para korban.

 

 

REDAKSI LIPUTAN9.CO

 

Sumber: DPR RI, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19 November 2026).

Tinggalkan Balasan