BANTAENG, LIPUTAN9.CO – Persoalan tanah perkuburan Tamalangnge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian serius. Bukan sekadar menyangkut persoalan administrasi pertanahan, polemik ini juga menyentuh aspek sejarah penyerahan tanah, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat terhadap keberadaan lahan yang selama ini dikaitkan dengan fungsi pemakaman umum.
Persoalan mencuat setelah Nurjannah mempertanyakan proses pengukuran dan pengajuan sertifikat tanah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan riwayat yang diketahuinya, tanah itu sebelumnya telah diserahkan oleh almarhum orang tuanya, Pak Majang, untuk kepentingan masyarakat.
Atas dasar tersebut, Nurjannah meminta pemerintah setempat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng tidak hanya berpedoman pada dokumen administratif yang diajukan, tetapi juga menelusuri secara menyeluruh asal-usul tanah, riwayat penguasaan, batas-batas bidang tanah, serta dasar hukum penyerahannya.
DOKUMEN HIBAH DAN SURAT PERNYATAAN MENJADI PERSOALAN
Salah satu hal yang menjadi perhatian Nurjannah adalah keberadaan akta hibah serta Surat Pernyataan Jumaris tertanggal 25 April 2012. Dalam surat tersebut, sebagaimana disampaikan dalam keterangan Nurjannah, disebutkan bahwa tanah yang digarap Jumaris merupakan tanah milik negara.
Dokumen tersebut dinilai perlu diperiksa secara cermat untuk memastikan kesesuaian antara keterangan tertulis, riwayat penguasaan tanah, dan kondisi faktual di lapangan.
Pertanyaan mendasar yang membutuhkan penjelasan adalah bagaimana status hukum tanah tersebut, apa dasar penerbitan maupun pengajuan sertifikatnya, serta apakah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan riwayat tanah telah dilibatkan dalam proses administrasi pertanahan.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada keberadaan dokumen semata. Keaslian, substansi, riwayat pembuatan, serta kekuatan hukum setiap dokumen perlu diverifikasi oleh instansi yang berwenang.
MEDIASI MEMANAS, CAMAT TURUN TANGAN REDAM SITUASI
Polemik tersebut kemudian dibahas melalui mediasi di kantor kecamatan pada Senin (9/11/2026). Pertemuan itu dihadiri unsur pemerintah kelurahan, kecamatan, Kantor Pertanahan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa.
Namun, proses mediasi dilaporkan berlangsung dalam suasana tegang. Nurjannah mengaku terjadi insiden saling lempar botol air dengan salah seorang staf Kelurahan Lembang. Situasi tersebut kemudian diredakan setelah Camat turun tangan.
Insiden ini menjadi catatan tersendiri karena forum mediasi semestinya menjadi ruang penyelesaian persoalan secara terbuka, tertib, dan mengedepankan dialog, bukan justru berkembang menjadi ketegangan antarpihak.
Meski demikian, kronologi lengkap insiden tersebut masih memerlukan konfirmasi dari seluruh pihak yang berada di lokasi agar pemberitaan tidak bertumpu pada satu versi keterangan.
KANTOR PERTANAHAN DAN PEMERINTAH SETEMPAT DIMINTA TRANSPARAN
Nurjannah berharap pemerintah Kelurahan Lembang, pihak Kecamatan Bantaeng, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pengukuran dan pengajuan sertifikat tanah perkuburan Tamalangnge.
Ia juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen hibah, surat pernyataan, riwayat penguasaan, serta batas-batas tanah guna menghindari kemungkinan timbulnya persoalan hukum maupun kerugian terhadap kepentingan masyarakat.
Menurut prinsip kepastian hukum pertanahan, setiap proses administrasi harus dilaksanakan berdasarkan data fisik dan data yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat perbedaan keterangan atau keberatan dari pihak yang berkepentingan, hal tersebut patut ditelusuri melalui mekanisme yang sah.
Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa tanah yang berkaitan dengan kepentingan umum, terlebih yang memiliki riwayat pemanfaatan sebagai area perkuburan, membutuhkan penanganan yang hati-hati, transparan, dan tidak mengabaikan hak-hak pihak yang berkepentingan.
MENUNGGU KLARIFIKASI SELURUH PIHAK
Hingga berita ini disusun, klarifikasi dari Lurah Lembang, staf kelurahan, Ilham Rasak, Jumaris, Camat Bantaeng, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk perkara tersebut.
Liputan9.co membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, maupun bukti pendukung agar persoalan ini dapat diberitakan secara objektif dan proporsional.
Masyarakat kini membutuhkan kejelasan, bukan polemik berkepanjangan. Penelusuran riwayat tanah, pemeriksaan dokumen, dan keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa penyelesaian persoalan dilakukan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
CATATAN REDAKSI
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan dan informasi awal yang diterima redaksi. Status kepemilikan tanah, keabsahan akta hibah, Surat Pernyataan Jumaris tertanggal 25 April 2012, proses pengajuan sertifikat, serta kronologi insiden dalam mediasi masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari instansi maupun pihak-pihak terkait. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak mana pun.
DITULIS OLEH: AHMAD
LIPUTAN9.CO
