Padangsidimpuan, LIPUTAN9.CO — Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kota Padangsidimpuan, Bung Fikri Haikal Harahap, menyoroti pelaksanaan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2026.
Fikri mempertanyakan pelaksanaan tahapan pembahasan yang berlangsung pada 16 sampai 20 September 2026, sementara kesepakatan Perubahan KUA-PPAS kemudian disahkan melalui rapat paripurna pada 22 September 2026.
Menurut Fikri, persoalan tersebut perlu dilihat bukan hanya dari ada atau tidaknya rapat pembahasan, tetapi juga dari kesesuaian waktu dan tahapan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika Ketua DPRD menyampaikan bahwa pembahasan perubahan KUA-PPAS telah dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku, dasar regulasi yang digunakan itu apa?” kata Fikri, Sabtu, (26/09/2026).
Ia merujuk pada Pasal 169 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus, sedangkan pembahasan dan kesepakatannya dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
“Kalau berdasarkan dokumen dan informasi yang tersedia penyampaiannya baru dilakukan pada September, kemudian pembahasannya berlangsung 16 sampai 20 September dan kesepakatannya 22 September, maka ada perbedaan yang harus dijelaskan antara jadwal normatif dalam regulasi dengan pelaksanaannya,” ujarnya.
Fikri juga menyebut Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu regulasi yang perlu dijadikan rujukan dalam melihat tahapan penyusunan perubahan APBD.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan seharusnya menjadi institusi yang paling memahami serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.
“Apakah Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan memahami secara utuh regulasi yang mengatur tahapan perubahan APBD? Kalau memang dikatakan sudah sesuai mekanisme, mari tunjukkan dasar hukumnya. Jangan hanya menyampaikan bahwa sudah sesuai, tetapi tidak diberikan penjelasan mengenai dasar kesesuaiannya,” tegas Fikri.
Ia menegaskan, PA GMNI tidak mempersoalkan keberadaan pembahasan maupun proses pengambilan keputusan secara politik, tetapi mempertanyakan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan tata waktu pengelolaan keuangan daerah.
“Bagi kami, rapat yang dilaksanakan tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh tahapan telah sesuai regulasi. Ada persoalan waktu, ada prosedur, dan ada dokumen yang harus dapat diperiksa publik,” katanya.
Fikri meminta DPRD dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan membuka dokumen yang berkaitan dengan proses tersebut, khususnya surat penyampaian rancangan perubahan KUA-PPAS, nomor dan tanggal surat, bukti penerimaan oleh DPRD, jadwal pembahasan, risalah rapat, hingga Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
“Kalau ternyata ada dokumen yang menunjukkan bahwa penyampaian telah dilakukan sebelum batas waktu, silakan dibuka kepada publik. Kalau memang ada dasar hukum yang memungkinkan tahapan dilakukan pada September, jelaskan dasar hukumnya. Sederhana saja buka dokumennya, tunjukkan tanggalnya, dan tunjukkan dasar hukumnya,” ujar Fikri.
Ia juga mengingatkan agar DPRD tidak menggunakan istilah “sesuai mekanisme” secara normatif tanpa menjelaskan mekanisme yang dimaksud.
“Publik berhak mengetahui apakah yang dimaksud sesuai mekanisme itu hanya karena rapatnya terlaksana, atau benar-benar seluruh tahapan, termasuk batas waktunya, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Fikri kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan sejumlah janji dan target kebijakan daerah yang sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan kepada publik, termasuk persoalan RTRW Kota Padangsidimpuan yang sebelumnya ditargetkan harus selesai pada tahun 2025 saat menetapkan revisi RTRW sebagai Prolegda prioritas 2025, namun hingga kini belum ada kejelasannya.
“Jangan sampai publik terus diberikan pernyataan bahwa semuanya sudah sesuai, sementara ketika kita lihat ada ketidak sesuaian. Kita tidak tahu, apakah Ketua DPRD paham atau tidak?
Jangan sampai pernyataan-pernyataan tersebut seolah-olah membenarkan kekeliruan. Ini persoalan akuntabilitas lembaga publik,” tegasnya.
Menurut Fikri, DPRD harus menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan anggaran tidak berhenti pada forum rapat dan pengesahan dokumen, tetapi juga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“DPRD harus menjadi institusi yang memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola melalui proses yang tertib, transparan dan sesuai hukum. Karena itu, kami meminta penjelasan terbuka mengenai dasar hukum pelaksanaan Perubahan KUA-PPAS 2026 yang dilaksanakan pada September ini,” pungkasnya. (AHN)
