BANTAENG –LIPUTAN9.CO
Kepercayaan kembali diberikan kepada Ahmad Hamid, SH., CPLA untuk memimpin Lembaga Konsultasi dan Pendampingan Hukum (LKPH) Regional Sulawesi, yang merupakan salah satu sayap organisasi Lembaga Analisis HAM Indonesia (LA HAM Indonesia).
Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya LA HAM Indonesia dalam memperkuat pelayanan konsultasi, pendampingan, dan advokasi hukum bagi masyarakat di kawasan Sulawesi. Dengan cakupan regional, LKPH diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat secara lebih luas dan terstruktur.
Susunan kepengurusan LKPH Regional Sulawesi terdiri atas:
– Ketua: Ahmad Hamid, SH., CPLA
– Sekretaris: Misbahuddin, CPLA
– Bendahara: Eka Pancakarsa
Sementara itu, jajaran Koordinator Lapangan (Korlap) diperkuat oleh Usman Sangkala, bersama Ismail, Asdar, dan Jufri Udding yang akan bertugas mengoordinasikan pendampingan hukum serta kegiatan organisasi di berbagai wilayah.
Ketua Umum LA HAM Indonesia, Ambo Dodding, menaruh harapan besar kepada kepengurusan baru tersebut agar mampu memperluas jangkauan pelayanan hukum di Pulau Sulawesi.
«”Tentu kami sangat berharap dengan terbentuknya kepengurusan tingkat regional ini, LKPH mampu mengawal dan menangani berbagai kasus, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga menjangkau Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah,” ujar Ambo Dodding.»
Menurutnya, keberadaan LKPH Regional Sulawesi di bawah kepemimpinan Ahmad Hamid diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan konsultasi hukum, pendampingan bagi masyarakat pencari keadilan, serta mendorong penegakan hak asasi manusia di berbagai daerah.
Dengan kepengurusan yang baru, LKPH Regional Sulawesi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan hukum yang profesional, independen, dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak-hak warga di seluruh wilayah Sulawesi.
(AH)
