NIAS BARAT, – LIPUTAN 9.CO
Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kepulauan Hinako, Kabupaten Nias Barat, menjadi sorotan publik pada akhir pekan lalu.
Berbagai pernyataan muncul dari tokoh masyarakat maupun warga terkait kedisiplinan kehadiran pegawai di sejumlah instansi di kepulauan tersebut.
Salah satunya datang dari lingkungan SMP Negeri 4 Sirombu. beberapa guru di sekolah tersebut menyatakan tidak terima atas laporan warga dan tokoh terkait soal kehadiran Jumat, 04/09/2026
Menanggapi hal itu, perwakilan ASN/PPPK di wilayah Hinako menegaskan bahwa pernyataan mereka bukan untuk mencari pembenaran.
“Validasi yang objektif hanya dapat terwujud jika dikelola secara adil dan transparan. Persoalan saat ini adalah mana yang dijadikan dasar, apakah data kehadiran resmi atau aduan sepihak. Akibatnya, oknum yang selama ini disiplin justru merasa dirugikan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, sekitar bulan Maret lalu Bupati Nias Barat telah berkunjung ke wilayah Kepulauan Hinako. Saat itu Bupati mengingatkan agar kehadiran PNS/PPPK diprioritaskan, karena telah menerima laporan dari warga.
“Hal itu menjadi peringatan dan nasihat kepada oknum pegawai di wilayah Kepulauan Hinako. Semenjak kunjungan Bupati tersebut, berdampak pada kehadiran pegawai. Bisa dibilang 80% kehadiran pegawai sudah kami tingkatkan. Kami disiplin dan menyadari bahwa kehadiran pegawai itu prioritas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti mekanisme penilaian. Menurutnya, jika kepercayaan diberikan kepada warga untuk menilai kehadiran, maka keadilan menuntut agar warga tersebut juga dilibatkan dalam proses survei atau absensi.
“Ini agar tidak terjadi penilaian yang berat sebelah,” katanya kepada wartawan.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa persoalan kehadiran bukan hanya terjadi di satu instansi saja.
“Masih banyak instansi lain dengan kondisi yang lebih parah, namun tidak tersorot para tokoh. Oleh karena itu, pembenahan harus dilakukan secara profesional dengan menggunakan bukti lapangan dan data resmi, bukan hanya berdasarkan survei warga atau pernyataan yang mengatasnamakan tokoh,” jelasnya.
Terkait hal ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sirombu Rohani Venny Sinaga, S.pd, saat dikonfirmasi via chat membenarkan adanya ketidakhadiran beberapa pegawai usai 17 Agustus.
“Membenarkan bahwa usai 17 Agustus beberapa pegawai tidak masuk, termasuk saya sebagai Kepala Sekolah. Itu karena kurang sehat/sakit. Dan juga beberapa PPPK yang belum masuk karena faktor musim badai. Ditambah akibat kekeringan air sumur beberapa bulan lalu, mengakibatkan pegawai di wilayah kepulauan mengalami kesulitan,” ungkapnya.
“Tentang laporan warga yang mengatasnamakan tokoh itu, ada benarnya dan juga ada salahnya. Tergantung bukti lapangan kehadiran di sekolah,” tambahnya.
Terkait jabatan yang diemban, ia menegaskan bahwa jabatan selama lebih dari 2 tahun di masa kepemimpinan daerah yang baru adalah amanah/bonus.
“Apabila harus dialihkan, karena kondisi itu saya siap menerimanya dengan senang hati/legowo. Karena bagi kami, jabatan bukan tujuan, melainkan tanggung jawab,” ujarnya.
Di akhir, ia memohon satu hal kepada pemerintah daerah agar mengedepankan fakta.
“Kami hanya memohon, ungkaplah fakta. Jangan hanya mendengarkan satu sisi. Agar penilaian adil dan profesional,” tutupnya.
(DD)
