- Pekanbaru liputan9.co
Himpunan Mahasiswa Padang Lawas (HIMAPALAS) Riau menyoroti penggunaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait alokasi dan realisasi belanja perjalanan dinas. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius karena setiap rupiah uang daerah wajib memiliki kejelasan penggunaan dan pertanggungjawaban.
Ketua Umum HIMAPALAS Riau, Asnal Munawar Hasibuan, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Dalam pengaduan tersebut, HIMAPALAS turut meminta pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Saudara I.N terkait penggunaan anggaran Bapperida. Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas administrasi tanpa adanya penelusuran yang serius.
HIMAPALAS Riau mendesak Kejari Padang Lawas untuk membedah realisasi perjalanan dinas, mulai dari surat tugas, jumlah perjalanan, biaya transportasi, penginapan hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan. Jika terdapat pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan atau dokumen yang tidak mencerminkan pelaksanaan sebenarnya, maka harus ditelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab.
Secara hukum, pengaduan ini berlandaskan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Asnal Munawar Hasibuan menegaskan, jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. HIMAPALAS Riau meminta Kejari tidak tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan. Saudara I.N maupun pihak-pihak lain yang berkaitan harus dimintai klarifikasi sesuai kewenangan dan berdasarkan bukti yang ada.
HIMAPALAS Riau menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan atas pengaduan yang telah disampaikan. Apabila ditemukan bukti penyimpangan dan kerugian keuangan daerah, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Uang rakyat bukan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban, dan transparansi anggaran merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.
