Jakarta, Liputan 9.co
Hubungan komunikasi antara pejabat pelayanan publik dan insan pers menjadi perhatian menyusul adanya keluhan mengenai dugaan sikap kurang kooperatif serta perlakuan yang dinilai berbeda terhadap sejumlah wartawan di lingkungan Samsat Jakarta Selatan.
Keluhan tersebut mengarah kepada seorang koordinator berinisial SN
Sejumlah persoalan yang disampaikan mencakup dugaan komunikasi yang kurang santun, minimnya sinergi dengan insan pers, serta harapan agar pelayanan dan keterbukaan informasi dapat diberikan secara profesional tanpa membedakan latar belakang media
Berdasarkan keterangan seorang aktivis yang identitasnya tidak dipublikasikan, persoalan komunikasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Menurut narasumber, hubungan kemitraan antara instansi pemerintah dan insan pers semestinya dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, serta kesetaraan dalam menjalankan fungsi masing-masing.
Profesionalisme dan Etika Komunikasi Perlu Dievaluasi
Dalam menjalankan tugasnya, insan pers memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi kontrol sosial.
Oleh sebab itu, komunikasi antara pejabat publik dan wartawan diharapkan berlangsung secara santun, terbuka, dan profesional.
Dugaan jejak kinerja oknum kordinator Samsat Jakarta selatan insial SN dinilai dan menjadi sorotan melanggar aturan UU NO.40 Tahun 1999 dan juga ada jejak keterangan oknum yang dinilai melarang jurnalistik berkarya untuk penayangan pemberitaan sebgai mitra di instansi kepolisian dan Terindikasi unsur pidana lain me jadi sorotan oleh insan pers.
Apabila dugaan sikap tidak pantas tersebut terbukti, evaluasi internal dinilai perlu dilakukan guna memastikan standar etika komunikasi dan pelayanan informasi berjalan sebagaimana mestinya.
Sorotan liputan insan pers tersebut berdasarkan keterangan fakta jejak oknum kordinator Samsat Jakarta selatan yang sudah diketahui jejak keterangan pelayanan melalui chat wa sebgai alat bukti komunikasie jadi sorotan liputan insan pers.
Sinergi antara lembaga pelayanan publik dan media juga tidak semestinya hanya bersifat formalitas.
Hubungan tersebut perlu didukung oleh komunikasi yang baik, akses informasi sesuai ketentuan, serta penghormatan terhadap independensi pers.
Dugaan Perlakuan Berbeda Perlu Diklarifikasi
Narasumber juga menyampaikan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap insan pers berdasarkan legalitas atau identitas media. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman melalui kronologi kejadian, bukti pendukung, dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Dalam konteks ini, penilaian terhadap kinerja maupun sikap seorang pejabat harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata pada persepsi atau pendapat sepihak.
Redaksi Media online memandang bahwa setiap persoalan komunikasi antara pejabat publik dan wartawan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang profesional, dengan tetap menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Mendorong Transparansi dan Pelayanan yang Akuntabel
Sorotan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pengelola Samsat Jakarta Selatan dan insan pers.
Evaluasi yang objektif dapat membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Media online menilai bahwa keterbukaan, sikap saling menghormati, dan profesionalisme merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan pemerintah.
Hingga naskah ini disusun, tanggapan dari SN maupun pihak pengelola Samsat Jakarta Selatan masih perlu dimintakan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
MEDIA Online
Mengawal Informasi, Menjaga Independensi, dan Mendorong Transparansi Publik.
(HR)
