Lampung, Liputan 9.co
Dorong Merit System, PWRI Lampura: Jabatan Itu Amanah, Bukan Hadiah
PWRI Lampura Minta Seleksi Pejabat Fokus Integritas dan The Right Man on the Right Place
Tuntut Pelayanan Publik Berkualitas, PWRI Lamput Dorong Seleksi Pejabat Transparan dan Akuntabel
Lampung Utara, (Nama Media) — Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampung Utara, Edi Santoni, mengkritik keras pelaksanaan uji kompetensi pejabat daerah agar tidak sekadar formalitas seremonial.
Edi menegaskan, uji kompetensi hendaknya menjadi alat ukur yang valid untuk memastikan posisi strategis diisi oleh figur yang benar-benar cakap dan solutif.
“Yang kita cari bukan sekadar pejabat yang jago lolos ujian, melainkan sosok yang setelah dilantik langsung tancap gas bekerja, memecahkan masalah, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Edi, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, penilai tidak boleh terpaku pada aspek administratif semata. Aspek vital seperti integritas, kepemimpinan, rekam jejak, kapasitas manajerial, hingga potensi kepemimpinan masa depan harus menjadi parameter utama. Indikator keberhasilan uji kompetensi bukanlah seberapa banyak peserta yang dinyatakan ‘memenuhi syarat’, melainkan bagaimana performa mereka saat menjabat.
“Jangan jadikan uji kompetensi sebatas panggung formalitas. Ini harus menjadi instrumen sahih untuk menguji kelayakan dan kesiapan seseorang memikul tanggung jawab besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, pejabat di posisi strategis wajib menguasai pemetaan masalah di Lampung Utara, berani mengambil keputusan krusial, lihai membangun koordinasi lintas sektor, serta jeli menggali potensi daerah.
PWRI Lampung Utara pun mendorong agar seluruh tahapan mulai dari asesmen hingga penempatan menerapkan merit system secara murni. Pengisian jabatan harus berpatokan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi secara objektif guna mengikis praktik subjektivitas.
“Memenangi persaingan daerah dimulai dari menempatkan the right man on the right place. Jika posisi strategis diisi tanpa mempertimbangkan kompetensi, rodanya pemerintahan yang akan melambat,” jelas Edi.
Ia menekankan bahwa kualitas pejabat berbanding lurus dengan mutu pelayanan publik. Karena itu, masyarakat berhak menuntut proses seleksi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Ukurannya bukan tentang siapa yang berhasil duduk di kursi jabatan, tetapi apa karya nyata yang dihadirkan untuk rakyat. Masyarakat merindukan pemerintahan yang tidak cuma berwacana, tetapi benar-benar bekerja,” pungkasnya.
Red
