TANGERANG,
liputan9.co
Musyawarah Nasional (Munas) II Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) menetapkan Samsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI menggantikan Morris Ta’osisi Giawa. Penetapan tersebut menjadi bagian dari agenda regenerasi kepemimpinan sekaligus konsolidasi organisasi untuk menghadapi tantangan dunia jurnalistik di era digital.
Munas II GWI berlangsung di Hotel Narita, Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan ini mengangkat tema “Semangat Hari Pahlawan 10 November: Mengukuhkan Jiwa Nasionalisme dan Profesionalisme Jurnalis Indonesia”.
Forum tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, serta delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GWI dari berbagai daerah.
Ketua Panitia Muhlisim, S.H., M.H., bersama Sekretaris Panitia Joseph Sutanto, S.H., mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Regenerasi kepemimpinan
Pergantian kepemimpinan menjadi salah satu agenda utama Munas II. Samsul Bahri ditetapkan sebagai Ketua Umum baru setelah melalui proses persidangan dan keputusan forum.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penyerahan pataka organisasi. Santo Magri turut mengambil bagian dalam prosesi tersebut sebagai bagian dari simbol estafet kepemimpinan GWI.
Penyerahan pataka menandai peralihan tanggung jawab organisasi dari kepengurusan sebelumnya kepada kepemimpinan baru. Samsul Bahri selanjutnya menyampaikan sambutan di hadapan peserta Munas.
Kepemimpinan baru diharapkan dapat memperkuat koordinasi organisasi, meningkatkan kapasitas anggota, serta memperluas jaringan kepengurusan hingga tingkat daerah.
Menelusuri perjalanan organisasi
Dalam kesempatan tersebut, Morris Ta’osisi Giawa menyampaikan perjalanan sejarah GWI. Menurut penuturannya, organisasi ini bermula pada 1998 dengan nama GAWANI. Pada 2000, organisasi menggunakan nama Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) dan menjalani proses legalisasi melalui notaris.
Morris juga mengungkapkan adanya dinamika organisasi pada 2004, terutama berkaitan dengan persoalan legalitas dan kepengurusan. Upaya pembenahan, menurut dia, dilakukan kembali pada 2015 dan dilanjutkan dengan penguatan administrasi serta legalitas pada 2017.
Ia berharap kepemimpinan baru dapat meneruskan perjuangan organisasi, menjaga keberlanjutan kelembagaan, dan memperluas jangkauan GWI di berbagai daerah.
Paparan sejarah tersebut menjadi pengingat bahwa regenerasi kepemimpinan perlu disertai penataan administrasi dan kepastian legalitas organisasi.
Tiga komisi bahas arah organisasi
Selain pemilihan ketua umum, Munas II membahas sejumlah agenda melalui tiga komisi.
Komisi A membahas bidang organisasi, termasuk penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), peraturan organisasi, sistem kaderisasi, serta tata kelola internal.
Komisi B membahas program kerja, terutama peningkatan kompetensi wartawan, profesionalisme jurnalistik, dan strategi organisasi menghadapi perubahan teknologi.
Adapun Komisi C membahas rekomendasi strategis dan sikap organisasi terhadap berbagai persoalan pers nasional, termasuk hubungan dengan para pemangku kepentingan.
Hasil pembahasan ketiga komisi menjadi bahan pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan GWI pada periode kepengurusan berikutnya.
Tantangan pers di era digital
Munas II GWI berlangsung ketika industri media menghadapi perubahan besar akibat digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, serta semakin cepatnya distribusi informasi melalui berbagai platform.
Dalam situasi tersebut, profesionalisme wartawan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memproduksi berita. Verifikasi informasi, independensi, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, dan tanggung jawab kepada publik tetap menjadi prinsip utama.
Organisasi wartawan juga dituntut memberikan ruang peningkatan kompetensi bagi anggotanya agar mampu menghadapi tantangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik.
Pergantian kepemimpinan GWI melalui Munas II diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperjelas arah kerja organisasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan keputusan Munas tidak berhenti sebagai dokumen organisasi, tetapi diterjemahkan menjadi program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat.
Satu Visi, Satu Langkah, Jurnalis Berkualitas untuk Bangsa.
(HR)
