JAKARTA, LIPUTAN 9.CO
*1. THULUS PARDOSI, S.H. – Kuasa Hukum Pelapor.*
“Peristiwa intoleransi bukan sekadar persoalan antarwarga, melainkan persoalan serius mengenai kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan intimidasi dan kekerasan
(13/10/2026).
Terlebih dengan berlakunya rezim KUHP Nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 303 yang mengatur tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan kebebasan beribadah, seharusnya menjadi semangat baru bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas, objektif, dan berkeadilan dalam melawan intoleransi.
Penetapan Aji Cahyono Putra sebagai tersangka pada 9 Oktober 2026 merupakan langkah awal yang patut dicatat. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu orang tersangka. Kami mendesak penyidik mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk mendalami dugaan tindak pidana terkait penggunaan senjata tajam, secara profesional, objektif, dan transparan.
Jangan sampai penegakan hukum hanya menjadi formalitas untuk meredam perhatian publik, sementara keadilan bagi korban justru terabaikan.
KUHP baru jangan hanya menjadi pembaruan dalam teks perundang-undangan, tetapi harus menjadi pembaruan nyata dalam keberanian negara melindungi kebebasan beribadah. Sebab hukum tidak cukup hanya menjamin hak, tetapi juga harus hadir ketika hak itu dilanggar.”
Thulus Pardosi, S.H.
Kuasa Hukum Pelapor
*2. MUHAMMAD REHAN PANGESTU, S.H. – Pelapor.*
“Saya beragama Islam, sementara saudara-saudara kita di GKPI Rajeg beragama Kristen. Kami memang tidak seagama, tetapi kami bersaudara dalam kebangsaan dan kemanusiaan.
Bagi saya, membela hak mereka untuk beribadah bukan berarti membela agama tertentu, melainkan membela nilai-nilai kemanusiaan, konstitusi, dan Indonesia yang kita cintai bersama.
Ketika saudara-saudara kita mengalami intimidasi hanya karena ingin menjalankan ibadah, maka kita tidak boleh diam.
Sebab ketidakadilan yang menimpa satu kelompok masyarakat adalah persoalan kita bersama sebagai bangsa.
Penetapan tersangka pada 9 Oktober 2026 menjadi langkah awal dalam menghadirkan keadilan.
Namun, tugas negara tidak berhenti pada penetapan tersangka. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan seluruh warga negara dapat menjalankan ibadah dengan aman, tanpa rasa takut dan tanpa diskriminasi.
Hari ini mungkin saudara-saudara kita di GKPI Rajeg yang mengalami intoleransi, tetapi esok hari bisa saja kita yang mengalaminya.
Kita tidak harus seiman untuk saling membela, karena kita dipersatukan oleh kemanusiaan dan kebangsaan.
Indonesia adalah rumah kita bersama, dan setiap orang berhak beribadah dengan aman dan damai di rumahnya sendiri.”
Muhammad Rehan Pangestu, S.H.
Pelapor
(HR)
