Mandailing Natal – Liputan9.co
Perilaku seorang warga berinisial ML di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, menuai kekecewaan mendalam dari kalangan aktivis asal Siabu.
Pasalnya, warga tersebut diduga melontarkan kalimat hinaan dan merendahkan para aktivis melalui media sosial, tepatnya di Grup WhatsApp. Kalimat yang ditulisnya dinilai tidak etis dan melukai marwah gerakan aktivis yang selama ini menjadi kontrol sosial di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik yang juga merupakan putra daerah Kecamatan Siabu, Pahrul Rozi Lubis, angkat bicara.
Pahrul yang juga Ketua Umum Demisioner IMA Madina Padang, Ketua Umum HMKS, dan Wasekjend Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia, mendesak Aparat Penegak Hukum di wilayah hukum Kabupaten Mandailing Natal, khususnya Kapolres Mandailing Natal, untuk segera memproses dan memanggil saudara ML.
“Sampai hari ini saudara ML belum melakukan klarifikasi atas kalimat hinaan yang beliau tulis di grup WhatsApp tersebut. Ini sangat mengecewakan kawan-kawan aktivis Siabu,” tegas Pahrul Rozi Lubis, Minggu (02/11/2026).
Menurut Pahrul, pembiaran terhadap kasus ini berpotensi menimbulkan bola liar di tengah masyarakat.
“Kekhawatiran kami, jika tidak segera diproses, masyarakat bisa mengambil jalurnya sendiri. Ini berbahaya. Sementara yang bersangkutan masih menjalankan aktivitas sehari-hari seolah-olah tidak merasa bersalah tanpa ada klarifikasi,” lanjutnya.
Pahrul menegaskan, desakan ini bukan bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga kondusivitas dan memberikan kepastian hukum. Ia meminta Kapolres Madina segera memanggil ML untuk dimintai keterangan dan memfasilitasi klarifikasi terbuka agar persoalan tidak melebar.
“Kami percaya Polres Madina profesional. Panggil, periksa, dan beri ruang klarifikasi. Agar Siabu tetap kondusif,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada pihak berinisial M masih dilakukan.
*Penulis: Pahrul Rozi Lubis*
_Pengamat Kebijakan Publik, Ketua Umum Demisioner IMA Madina Padang, Ketua Umum HMKS, Wasekjend Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia
