Jakarta, Liputan9.co
Keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, dan pengamen di area Terminal Bus Kalideres menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah penumpang mengaku merasa kurang nyaman karena aktivitas sejumlah oknum PMKS yang dinilai mengganggu ketertiban di kawasan fasilitas umum tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang dihimpun awak media, masyarakat mengeluhkan masih ditemukannya PMKS di sejumlah titik terminal.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kenyamanan pengguna jasa transportasi umum.
Selain itu, beberapa penumpang juga menyoroti persoalan kebersihan lingkungan, seperti adanya sampah yang berserakan dan dugaan bau tidak sedap di beberapa sudut terminal.
Masyarakat berharap pengelola terminal bersama instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan dan penanganan terhadap kondisi tersebut.
Awak media juga telah melakukan koordinasi dengan salah seorang petugas Sudin Sosial yang bertugas di kawasan Terminal Kalideres pada Selasa (30/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, media menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait keberadaan PMKS agar dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi terkait.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Sudin Sosial, pengelola Terminal Kalideres, serta instansi terkait dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan penjangkauan dan pembinaan terhadap PMKS secara humanis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan PMKS diharapkan tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga melalui pendataan, rehabilitasi sosial, pembinaan, serta pemberdayaan agar mereka memperoleh solusi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, peningkatan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kawasan terminal kalideres jakarta barat dinilai penting guna memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat pengguna transportasi umum.
Media juga mendorong agar seluruh pihak terkait terus bersinergi dalam menciptakan lingkungan terminal yang tertib, bersih, aman, nyaman, serta tetap mengedepankan pendekatan yang menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses penanganan PMKS.
(H.R.)
