MADINA, LIPUTAN 9.CO
Dunia pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali tercoreng. Dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan kembali terjadi di sekolah negeri.
Kali ini, SMPN 1 Pakantan, Kecamatan Pakantan disorot tajam.Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang baru cair diduga dipotong sebesar Rp 200 ribu per orang dengan alasan untuk biaya drum band dan pembelian alat inventaris sekolah.
Informasi ini diperoleh awak media dari sumber terpercaya di lingkungan sekolah dan warga Kecamatan Pakantan, Sabtu (11/10/2026).
“Benar, guru sertifikasi yang cair dipotong Rp 200 ribu, alasannya untuk biaya drum band dan inventaris sekolah. Padahal itu kan tidak biasa dibebankan kepada tenaga pendidik atau guru,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut diintimidasi.
Melanggar Aturan Kemendikbud
Perlu diketahui, TPG adalah hak mutlak guru penerima sertifikasi. Berdasarkan Permendikbudristek dan Juknis Penyaluran TPG, dana sertifikasi TIDAK BOLEH dipotong dengan alasan apapun untuk kegiatan sekolah, apalagi untuk drum band dan inventaris.
Pembelian alat inventaris sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler drum band seharusnya dibebankan pada Dana BOS Reguler dan BOS Kinerja bukan menyunat hak guru.
“Kalau untuk drum band dan inventaris kok dibebankan ke guru? Lalu Dana BOS-nya kemana? Ini aneh,” tambah sumber tersebut.
Sekolah Tak Ada Peningkatan, Kasek Diduga Sudah Terlalu Lama Menjabat
Tak hanya soal pemotongan TPG, warga Kecamatan Pakantan juga menyoroti minimnya peningkatan di SMPN 1 Pakantan.
Menurut penuturan warga, secara fisik sekolah tersebut tidak terlihat ada kemajuan signifikan, baik dari segi prestasi maupun pembangunan, padahal kepala sekolah (Kasek) di sekolah tersebut diduga sudah sangat lama menjabat.
“Sekolah itu tidak ada kelihatan peningkatannya. Kaseknya itu sudah lama menjabat di SMPN 1 Pakantan, harusnya ada rotasi biar ada penyegaran,” kata seorang warga Pakantan kepada media
Warga menilai, jabatan Kasek yang terlalu lama tanpa evaluasi kinerja berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik yang tidak transparan.
Anggaran Gapura Sekolah Diduga Mark-up, Minta Inspektorat Turun
Puncaknya, warga juga meminta agar Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan Madina segera turun untuk mengaudit anggaran pembuatan gapura sekolah SMPN 1 Pakantan.
Warga menduga ada penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pembangunan gapura tersebut yang tidak sebanding dengan hasil fisik di lapangan.
“Anggaran untuk pembuatan gapura sekolah itu perlu ditinjau oleh Inspektorat, apakah ada penggelembungan anggaran. Karena gapuranya kecil tapi anggarannya kabarnya besar,” tegas warga.
Warga berharap, Bupati Madina melalui Dinas Pendidikan dan Inspektorat tidak tutup mata terhadap dugaan pungli TPG dan dugaan mark-up anggaran di SMPN 1 Pakantan.
Upaya Konfirmasi*
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Pakantan terkait dugaan pemotongan TPG Rp 200 ribu untuk drum band dan inventaris, serta terkait dugaan mark-up anggaran gapura sekolah.
Konfirmasi juga masih diupayakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan Inspektur Inspektorat Madina untuk keberimbangan informasi sesuai amanat UU Pers No.40 Tahun 1999 Pasal 5.
Red
