Poto: Langgam.id
MANDAILING NATAL, LIPUTAN 9.CO
Penangkapan warga berinisial AB beserta satu unit alat berat jenis excavator di Jorong Kampung Baru, wilayah perbatasan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat oleh jajaran Polres Pasaman Barat, menuai penyesalan dan protes dari tokoh masyarakat Madina.
Penangkapan itu dinilai berpotensi memicu konflik horizontal antar warga, karena diduga tebang pilih dan dilakukan tanpa koordinasi dengan Polres Mandailing Natal.
Ketua Ikatan Pemuda Mandailing Natal (IPM), Tan Gozali Nasution, mengatakan penindakan tersebut sangat berbahaya bagi hubungan masyarakat di perbatasan yang selama ini hidup berdampingan.
“Kalau penindakannya cuma satu unit punya orang Madina yang ditahan, sementara di lokasi yang sama ada 5 unit lain yang dibiarkan beroperasi, wajar warga bertanya-tanya. Ini yang kita khawatirkan bisa memicu konflik horizontal,” tegas Tan Gozali Nasution kepada media ini, Kamis (12/11/2026).
Senada dengan itu, Ketua DPW Ikatan Jurnalis Independen Nusantara IJEN Sumatera Utara, Ismed Harahap, juga sangat menyesalkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan itu mencederai hati masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
“Kami sangat menyesalkan penangkapan warga AB dan excavator ini. Ini mencederai hati masyarakat Madina. Masa yang ditangkap cuma punya orang Madina, sementara 5 unit lagi yang operasi di lokasi yang sama dibiarkan saja. Di mana keadilannya?” ujar Ismed Harahap.
Informasi yang dihimpun media ini, alat berat tersebut diduga sebelumnya beroperasi di wilayah Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Penahanan dilakukan oleh Polres Pasaman Barat dengan alasan dugaan aktivitas di wilayah hukumnya.
Namun warga di sekitar perbatasan menyebut, di lokasi yang sama diduga terdapat sekitar 5 (lima) unit alat berat jenis excavator lainnya yang sedang beroperasi, namun tidak diamankan oleh petugas.
“Dianya satu unit dari Madina yang ditahan, padahal di lokasi itu ada sekitar 5 unit lagi excavator lain yang beroperasi, tapi tidak diamankan petugas. Ini yang jadi pertanyaan warga, ada apa? Jangan tebang pilih,” ungkap warga di sekitar perbatasan.
Kejadian Serupa Pernah Terjadi di Sigantang 2 Tahun Lalu
Baik IPM maupun IJEN mengingatkan, kejadian serupa sudah pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu di daerah Sigantang, kawasan TNBG, Kecamatan Kotanopan, perbatasan Pasaman Barat.
Saat itu, warga Madina juga ditangkap bersama alat beratnya oleh Polres Pasaman Barat. Namun pada akhirnya warga yang ditangkap tersebut dibebaskan juga.
“Ini bukan yang pertama. Dua tahun lalu sudah pernah terjadi hal yang sama di Sigantang TNBG, Kecamatan Kotanopan, dan warga yang ditangkap akhirnya dibebaskan juga. Jangan sampai terulang lagi,” kata Ismed Harahap.
Tan Gozali menambahkan, sampai saat ini diduga sekitar 6 unit alat berat jenis excavator milik warga Pasaman Barat masih beroperasi di Aek Nabontar, Batahan, Kecamatan Kotanopan dan Sigantang wilayah TNBG yang diduga masuk dari Panggambiran dan Aek Nabirong, namun tidak ada penindakan.
Warga di sekitar perbatasan menilai, penindakan yang diduga tidak merata dan lintas wilayah tanpa koordinasi dengan Polres Mandailing Natal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecemburuan sosial, dan ketegangan di tengah masyarakat.
“Kalau main tahan saja tanpa koordinasi dengan Polres Madina, dan yang ditahan cuma punya orang Madina, sementara 5 unit lain dibiarkan, ini bisa menimbulkan konflik. Masyarakat di perbatasan ini saling berkaitan, banyak yang punya lahan di dua sisi. Jangan sampai karena penahanan alat ini jadi gesekan antar warga,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Ranto Baek.
Ismed Harahap meminta kepada Kapolri, Suyudi, untuk segera mengevaluasi kembali Kapolres Pasaman Barat atas penindakan tersebut.
“Kami minta kepada Bapak Kapolri Suyudi agar segera mengevaluasi Kapolres Pasaman Barat. Penegakan hukum di daerah sensitif seperti perbatasan ini jangan sampai menimbulkan masalah yang lebih besar,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam penegakan hukum pihak kepolisian dituntut harus profesional dan humanis, jangan pilih bulu.
“Polisi itu harus profesional dan humanis, jangan pilih bulu. Kalau mau tertibkan, tertibkan semuanya, jangan cuma satu. Kalau tebang pilih, masyarakat akan menilai ada apa di balik ini,” tegasnya.
Senada, Tan Gozali meminta agar Pemprov Sumut, Pemda Madina, Pemprov Sumbar, dan Pemda Pasaman Barat segera saling koordinasi dan mensosialisasikan masalah tapal batas ini.
“Jangan sampai persoalan tapal batas yang belum jelas ini menjadi gesekan antar warga. Harus ada koordinasi dan sosialisasi tapal batas agar konflik perbatasan ini tidak menjadi konflik horizontal nantinya,” ujarnya.
Warga berharap, persoalan batas wilayah dan penegakan hukum di kawasan perbatasan dapat diselesaikan melalui koordinasi resmi antar kedua Polres, serta melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dari kedua kabupaten, agar tidak menimbulkan tafsir sepihak dan dugaan tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Wajar kalau ada penertiban, tapi harus jelas dulu batasnya di mana. Apakah itu masuk Sumut atau Sumbar, dan harus adil. Kalau tidak, masyarakat yang jadi korban,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Kapolres Pasaman Barat dan Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal AKP Tri Boy Alvin Siahaan, S.Tr.K., S.I.K., M.H., M.T.,M.Sc terkait status hukum penangkapan warga AB dan penahanan excavator tersebut, alasan tidak diamankannya 5 unit alat berat lain di lokasi yang sama, serta kejelasan titik koordinat lokasi kejadian.
TIM
