Liputan9.co
Palembang – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengumumkan telah menyita 44 objek tanah dan bangunan senilai Rp 286.266.110.000, atau sekitar Rp 286,27 miliar, dalam kasus dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Pengumuman itu disampaikan dalam press conference di Polda Sumsel, Palembang, Kamis (12/11/2026), yang dipimpin Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Kortastipidkor Polri, Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi.
Dalam press conference tersebut, Ahmad Yusuf didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumsel Kombes Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., S.H., M.H., di wakili Pelaksana Harian Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat (Plh. Kasubbid Penmas) Bid Humas Polda Sumsel Kompol I Putu Suryawan, S.H., S.I.K.
“Kortastipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp 286,27 miliar,” tegas Ahmad Yusuf di hadapan awak media.
Kasus yang disidik berkaitan dengan dugaan korupsi pemberian pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 sampai 2016.
“Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 sampai 2016,” ujar Ahmad Yusuf.
Ahmad Yusuf menjelaskan, penyitaan dan pemasangan plang dilakukan secara bersamaan sejak minggu lalu hingga Kamis, 12 November 2026, di Aceh dan Sumatera Selatan, serta wilayah lainnya.
“Sejak minggu lalu hingga Kamis, 12 November 2026, penyidik telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang secara bersamaan di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan,” katanya.
Dari total 44 objek, 38 objek berada di Sumatera Selatan, sedangkan 6 objek lainnya berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Jakarta Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Depok.
“Di Sumatera Selatan, terdapat 38 objek sitaan dengan nilai sekitar Rp 24,27 miliar,” ungkap Ahmad Yusuf.
Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai sekitar Rp 3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai sekitar Rp 7,08 miliar, dan 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir senilai sekitar Rp 13,25 miliar.
Berdasarkan Data, total keseluruhan mencapai Rp 286.266.110.000, dengan rincian Kota Palembang 3 objek Rp 3.932.230.000, Kota Prabumulih 6 objek Rp 7.080.700.000, Kabupaten Ogan Ilir 29 objek Rp 13.253.180.000, Jakarta Selatan 2 objek Rp 248.700.000.000, Kabupaten Bener Meriah 1 objek Rp 4.300.000.000, Kota Tangerang 1 objek Rp 2.500.000.000, dan Kota Depok 2 objek Rp 6.500.000.000.
Ahmad Yusuf menegaskan, pemasangan plang bukan sekadar simbol. Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum.
“Nilai Rp 286,27 miliar tadi adalah nilai aset yang disita. Adapun pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,” lanjutnya.
Dalam pemaparannya, Ahmad Yusuf mengurai konstruksi perkara. Semuanya bermula dari pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology.
Penyidik menduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risikonya tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
“Pembiayaan itu kemudian macet dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat,” ungkapnya.
Setelah itu, LPEI mengucurkan pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan itu digunakan untuk menutup persoalan lama.
“Penyidik menduga pembiayaan baru ini digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sudah bermasalah, termasuk pembiayaan PT Duta Sarana Tehnology, agar terlihat seolah-olah masih lancar,” kata Ahmad Yusuf.
“PT Maxima Inti Finance menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar Amerika Serikat, yang dicairkan 17 kali dalam tiga tahap,” ujarnya.
Ahmad Yusuf menambahkan, dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan diduga tidak diperiksa dengan baik.
“Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada LPEI,” tegasnya.
Perkara ini ditangani berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025. Hingga press conference digelar, penyidik telah menetapkan enam tersangka.
Penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.
“Lima orang berasal dari unsur LPEI, yaitu FH, NH, DSD, IS, dan AS. Satu orang lainnya, DM, merupakan Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa yang disidik,” jelasnya.
Kerugian keuangan negara telah dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara dalam perkara ini tercatat sebesar 43.617.739 dolar Amerika Serikat dan 13 sen, atau sekitar 43,62 juta dolar Amerika Serikat,” ujar Ahmad Yusuf.
Angka tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025, tanggal 4 September 2025.
Menutup keterangannya, Ahmad Yusuf menegaskan penyidikan masih berjalan. Selanjutnya, penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara.
“Dalam penanganan perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka,” tutupnya.
REPORTER : PRW
