Jakarta, liputan 9.co
Dugaan ketidaktransparanan dalam mekanisme pembagian dana kontribusi kepada sejumlah insan pers di kawasan Grand Tropic Hotel & Suites, Jakarta Barat, menjadi perhatian sejumlah awak media dan organisasi pers.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembagian dana kontribusi tersebut disebut berlangsung dalam beberapa kesempatan dengan sistem pendataan kehadiran menggunakan daftar absensi.
Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran kontribusi yang diterima dan disalurkan kepada para peserta yang hadir.
Data yang beredar menyebutkan bahwa pada kegiatan tanggal 2 Juni 2026 jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 200 orang, kemudian pada 15 Juni 2026 sekitar 250 orang, dan pada 22 Juni 2026 sekitar 300 orang. Dalam setiap kegiatan tersebut, peserta disebut menerima amplop berisi Rp25.000 per orang.
Namun demikian, beberapa perwakilan insan pers mengaku memperoleh informasi bahwa nominal anggaran kontribusi yang disediakan diduga lebih besar daripada jumlah yang diterima peserta.
Perbedaan informasi tersebut memunculkan pertanyaan dan dugaan mengenai transparansi pengelolaan dana kontribusi yang dikoordinasikan oleh oknum Koordinator Lapangan (Korlap) berinisial LN.
Sejumlah pengurus organisasi pers dan lembaga pendamping hukum menyampaikan bahwa hingga kini belum terdapat penjelasan resmi maupun pemberitahuan tertulis mengenai perubahan mekanisme maupun besaran dana kontribusi yang disalurkan kepada awak media.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan peserta.
Para pihak yang menyampaikan keberatan meminta adanya klarifikasi terbuka dari pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menjaga hubungan baik antara penyelenggara kegiatan dan insan pers.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Pengamat komunikasi publik menilai bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran kegiatan yang melibatkan insan pers merupakan hal penting guna menjaga kepercayaan dan menghindari munculnya dugaan penyimpangan.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran administrasi, etika, atau penyalahgunaan kewenangan, maka penyelesaiannya perlu dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, segala bentuk hambatan terhadap kegiatan jurnalistik yang sah berpotensi mengganggu fungsi pers sebagai penyampai informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Dewan Pers dan ketentuan dalam undangan undang Pers No 40 tahun 1999.
Harapan Klarifikasi dari Pihak Terkait
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Korlap berinisial LN maupun manajemen Grand Tropic terkait berbagai dugaan yang disampaikan sejumlah insan pers.
Oleh karena itu, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan yang berimbang dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Sejumlah insan pers berharap adanya transparansi, komunikasi yang baik, serta evaluasi terhadap mekanisme koordinasi lapangan agar kegiatan yang melibatkan media dapat berjalan lebih profesional, terbuka, dan kondusif di masa mendatang.
Saat dikonfirmasi infasi keterangan oknum korlap grand tropic inisial LN diduga nomor what app tidak bisa dihubungi ini merupakan dampak faktor sikap tidak sinergi dalam sebuah komunikasi terhadap pimpinan pengurus Organisasi pers dan anggota pengurus DPN LBH LPPAS tersebut.
(H.R)
