Jakarta,
Kunjungan silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan sejumlah awak media ke kantor Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Pulogadung, Jakarta Timur, pada Jumat (5/6/2026), menjadi perhatian setelah muncul keluhan terkait komunikasi dan pelayanan yang diterima selama kunjungan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, awak media datang ke lokasi untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan koordinasi dengan pimpinan UP PKB Pulo gadung.
Dalam kesempatan tersebut, awak media bertemu dengan seorang koordinator yang disebut berinisial SL dan diminta menunjukkan identitas serta kartu tanda anggota (KTA pers).
Sejumlah awak media mengaku berharap dapat melakukan koordinasi secara langsung dengan pimpinan instansi terkait.
Namun, menurut keterangan yang diperoleh, komunikasi yang berlangsung dinilai belum memenuhi harapan sehingga menimbulkan berbagai persepsi dan masukan dari kalangan jurnalis yang hadir.
Pengamat pelayanan publik menilai bahwa komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan insan pers merupakan bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
Oleh karena itu, setiap bentuk koordinasi diharapkan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan etika pelayanan.
Selain itu, masyarakat berharap seluruh petugas yang bertugas di lingkungan pelayanan publik dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
Terkait adanya dugaan praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan yang disampaikan sejumlah pihak, hal tersebut perlu dibuktikan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan sampai terdapat fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
Masyarakat yang memberikan tanggapan kepada awak media berharap pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan, komunikasi, dan koordinasi di lingkungan UP PKB Pulogadung guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak UP PKB Pulogadung maupun pihak yang disebut dalam pemberitaan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai masukan dan sorotan yang berkembang.
(H.R)
