Padangsidimpuan, LIPUTAN9.CO – Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan pentingnya sinergi partai politik dalam mempercepat pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan pengukuhan yang dirangkai dengan orientasi politik pengurus DPC PKB Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan, di Gedung Balai STAITA Kota Padangsidimpuan, Minggu, (25/10/2026).
Gus Irawan menilai kolaborasi seluruh elemen sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pemulihan pascabencana dan keterbatasan fiskal daerah.
“Partai politik merupakan mitra strategis pemerintah untuk membangun bangsa, negara, dan daerah. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh elemen, terlebih dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini,” tegas Gus Irawan.
Ia menjelaskan, pemulihan Kabupaten Tapanuli Selatan setelah banjir dan tanah longsor pada 25 November 2025 membutuhkan anggaran sekitar Rp2,64 triliun. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi daerah seperti sebelum bencana.
Tantangan pemulihan semakin besar akibat penyesuaian transfer ke daerah yang berdampak terhadap kapasitas fiskal pemerintah kabupaten. Karena itu, pemerintah daerah harus menetapkan prioritas pembangunan secara cermat agar pemulihan masyarakat tetap berjalan.
“Pembangunan tidak boleh berhenti pada pemulihan, tetapi harus terus bergerak agar masyarakat dapat kembali bangkit dan daerah menjadi lebih maju,” ujarnya. Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, partai politik, dunia usaha, serta masyarakat.
Selain pemulihan pascabencana, Gus Irawan menyoroti pembangunan infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia mengapresiasi pembangunan jalan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan berharap program tersebut terus berlanjut.
Menurutnya, sejumlah ruas penghubung di kawasan Sipirok dan sekitarnya masih membutuhkan penyelesaian agar aksesibilitas masyarakat semakin optimal. Infrastruktur yang terintegrasi diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan akses pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru.
Gus Irawan berharap para pemangku kepentingan, termasuk wakil rakyat di tingkat provinsi, terus memperjuangkan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Tapanuli Selatan. Ia menilai perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghalangi kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepada pengurus DPC PKB Tapanuli Selatan yang baru dikukuhkan, Gus Irawan menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar amanah organisasi dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mendorong penguatan struktur partai hingga tingkat kecamatan dan desa agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara nyata.
“Semua partai politik pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dalam membangun daerah. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh kekuatan politik dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara sekaligus anggota DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., mengingatkan pengurus baru agar menjaga soliditas organisasi. Ia menegaskan pengukuhan tersebut harus menjadi awal peningkatan peran PKB dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Muniruddin juga menekankan pentingnya membangun struktur partai hingga tingkat paling bawah agar aspirasi masyarakat dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme politik. Menurutnya, pengurus harus mengesampingkan ego dan memperkuat kolaborasi dalam menjalankan roda organisasi.
Ketua DPC PKB Tapanuli Selatan, Drs. H. Ihwan Nasution, turut mengajak seluruh pengurus memperkuat konsolidasi dan meningkatkan kedekatan dengan masyarakat. Ia berharap setiap pengurus bekerja aktif sehingga PKB semakin dikenal dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, jajaran pengurus PKB Sumatera Utara, pengurus DPC PKB Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan, anggota DPRD, unsur TNI-Polri, kader partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta undangan lainnya. (AHN)
