SAMPANG,LIPUTAN9.CO – Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang berlokasi di Dusun Tebanah Timur, Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, menuai sorotan tajam dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) MADAS Sampang.
Proyek yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani itu diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan serius.
Struktur bangunan irigasi tampak tidak rapi, campuran semen terlihat rapuh, batu tidak tersusun kokoh, bahkan beberapa bagian saluran sudah mulai mengalami retakan meski proyek baru selesai dikerjakan.
Lebih memprihatinkan lagi, tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi, sehingga masyarakat tidak mengetahui besaran anggaran, volume pekerjaan, maupun pelaksana kegiatan.
Ketua LPK MADAS Kabupaten Sampang, Musyaffak Sandi Hidayah saat ditemui wartawan menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas pengerjaan proyek tersebut.
“Kami menilai proyek ini dikerjakan asal jadi. Kualitasnya jauh dari standar, dan ini jelas merugikan masyarakat, khususnya para petani yang menggantungkan hidupnya dari saluran irigasi tersebut,” tegasnya.
Menurut Musyaffak, proyek P3-TGAI seharusnya menjadi program strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan.
Namun bila pelaksanaannya justru sarat dugaan penyimpangan, maka tujuan program itu berpotensi gagal total.
“Kami menduga ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini. Mulai tumbang tindihnya pembangunan dan dari kualitas material hingga metode pengerjaan. Jika dibiarkan, saluran ini tidak akan bertahan lama,” tambahnya.
LPK MADAS menyatakan akan segera melayangkan surat laporan resmi kepada instansi terkait, termasuk Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Sampang dan aparat penegak hukum, agar dilakukan audit teknis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Sementara itu, sejumlah warga Desa Tebanah mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan. Mereka khawatir saluran irigasi tersebut tidak akan mampu menopang kebutuhan air pertanian dalam jangka panjang.
“Baru selesai tapi sudah kelihatan rusak. Kalau seperti ini, musim tanam nanti bisa terganggu,” ungkap salah seorang petani setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi.
Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan agar proyek yang dibiayai dari uang negara itu benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar proyek formalitas.
