SURABAYA,LIPUTAN9.CO – Setelah cukup lama tidak menulis di ruang publik, Bung Taufik akhirnya angkat suara pada, Selasa, (13/1/2026).
Dengan penuh kehati-hatian dan perenungan mendalam, ia menuliskan refleksi tajam tentang kegaduhan nasional yang terjadi sejak akhir 2025 hingga awal 2026, khususnya terkait polemik yang menyeret nama MADAS.
Dalam satu bulan terakhir, ruang publik Indonesia diguncang oleh badai informasi yang masif. Media sosial dipenuhi opini liar, narasi saling bertabrakan, dan emosi kolektif yang diprovokasi tanpa henti.
Satu nama terus diulang dan dipelintir MADAS. Isu ini meluas dari lokal ke nasional, bahkan internasional, namun mayoritas yang beredar hanyalah potongan-potongan narasi yang membangun stigma, bukan fakta utuh.
“Media sosial berubah dari ruang dialog menjadi ruang pengadilan,” tulis Bung Taufik. “Vonis dijatuhkan lebih cepat dari klarifikasi.”
Semua bermula dari pernyataan seorang pejabat publik, Armuji, yang kemudian berkembang liar di ruang digital. Pernyataan tersebut ditafsirkan sepihak, diproduksi ulang tanpa konteks, dan diarahkan seolah menjadi legitimasi untuk menyerang satu kelompok masyarakat.
Dari sinilah kegaduhan mulai menggelinding.Narasi publik perlahan diarahkan untuk membangun persepsi bahwa MADAS adalah sumber berbagai persoalan-dari isu tambang, kekerasan, hingga penguasaan wilayah-tanpa dasar fakta yang jelas. Publik tidak lagi diajak berpikir, melainkan digiring untuk membenci.
Puncaknya terjadi pada 26 Januari 2026, ketika kerusuhan pecah di Surabaya. Kantor MADAS dirusak, aksi massa terjadi, emosi meledak. Ironisnya, pihak yang menjadi korban justru kembali disalahkan. Fitnah menemukan momentumnya. Kekacauan dijadikan pembenaran.
Alih-alih mereda, kegaduhan justru dipelihara. Selama berminggu-minggu, media sosial terus memproduksi konflik. Trending topik dijaga, akun anonim dan buzzer bekerja tanpa henti. Stigma diperkuat. Identitas dipertentangkan. Seolah konflik harus terus hidup demi kepentingan tertentu.
Di tengah badai itu, pada 5 Januari, Ketua Umum MADAS Sedarah menempuh langkah hukum konstitusional dengan melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE ke Polda Jawa Timur terhadap akun media sosial Cak J1.
Langkah ini, menurut Bung Taufik, adalah ikhtiar hukum untuk menghentikan fitnah, bukan ancaman atau intimidasi.Namun narasi kembali dipelintir. Muncul framing berbahaya bahwa pemerintah dan Kota Surabaya “takut” terhadap MADAS.
Opini publik kembali dirusak. Negara hukum digambarkan kalah oleh tekanan ormas.Situasi makin keruh ketika 6 Januari, Armuji menyampaikan permintaan maaf terbuka. Alih-alih meredakan, pernyataan itu justru dijadikan bahan bakar baru.
Pemerintah dipermalukan, aparat dilemahkan, dan kepercayaan publik dihancurkan oleh narasi yang sengaja dipelintir.Ketegangan memuncak lagi saat rencana penyegelan pada 12 Januari 2026 mengalami penundaan melalui proses pengadilan. Penundaan yang bersifat prosedural dan legal kembali dipolitisasi.
Media sosial kembali meledak, seolah hukum harus tunduk pada tekanan viral, bukan aturan.Peran akun-akun provokatif semakin jelas.
Sejumlah nama dan kanal seperti F, D, P, serta Viral for Justice, secara konsisten memproduksi narasi yang mempertajam konflik: Surabaya dipertentangkan dengan Madura, pemerintah diadu dengan rakyat, emosi dikapitalisasi.
Padahal faktanya, tidak pernah ada permusuhan antara Surabaya dan Madura. Yang ada hanyalah upaya sistematis untuk mengadu domba.
Seiring waktu, skenario itu mulai runtuh. Kesadaran publik tumbuh. Masyarakat menyadari bahwa konflik ini bukan tentang kebenaran, melainkan kepentingan.
Arah sejarah pun berbalik dari perpecahan menuju perangkulan, dari permusuhan menuju persatuan, dari kehancuran menuju kedewasaan.Inilah perjuangan MADAS yang sesungguhnya, tulis Bung Taufik.
“Bukan dengan kekerasan, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesabaran, hukum, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu berteriak untuk menang.”
