Tapanuli Utara, Liputan9.co
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus bergerak cepat dalam mengupayakan percepatan penanganan pascabencana bagi masyarakat. Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S. Si., M. Si beserta jajaran kepala perangkat daerah terkait melakukan pertemuan koordinasi dengan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Brigjen TNI Arif Hidayat, di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (29/6).
Pertemuan strategis ini membahas dua agenda utama, yakni tindak lanjut pengalihan status Hunian Sementara (Huntara) menjadi pembangunan 97 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi korban rumah rusak berat, serta rencana usulan dana RR untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam arahannya, pihak BNPB menekankan bahwa spesifikasi teknis pembangunan rumah contoh wajib bersumber dari inventor yang memiliki lisensi resmi. Selain itu, Pemkab Tapanuli Utara diminta untuk segera menyampaikan e-proposal agar proses verifikasi lapangan dan pengusulan anggaran ke Kementerian Keuangan RI dapat segera diproses.
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Bupati Tapanuli Utara menginstruksikan Dinas Perkim-LH dan BPBD Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera bersinergi dalam memvalidasi data kepemilikan dan kesiapan lahan masyarakat, serta menyusun perencanaan teknis yang matang. Upaya ini dilakukan demi memastikan seluruh bantuan dapat terealisasi secara cepat, tepat, dan akuntabel.
(PS)
