Jakarts, Liputan 9.co
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, didampingi Plh Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah Wiwin A. Simanjuntak, S,Sos, MM, Kamis 2 – 3 Juli 2026, di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rakornas tahun ini mengusung tema strategis, “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan.”
Forum ini menjadi wadah krusial dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Kolaborasi ini ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan PKPN di sektor kelautan dan perikanan demi menyokong ketahanan pangan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakornas ini merupakan momentum konsolidasi nasional untuk menyatukan arah kebijakan. Langkah ini diambil guna memastikan Program Prioritas KKP Tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan implementasi Asta Cita Presiden. Khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas SDM,” kata Menteri Trenggono.
Dalam mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional, yakni pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2029, pengembangan Budidaya Ikan Darat Tematik di 40.000 titik pada 500 kabupaten/kota, pembangunan tambak garam seluas 2.000 hektare untuk mendukung swasembada garam, revitalisasi tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare, pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare, serta modernisasi kapal perikanan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.Menteri Trenggono juga menekankan bahwa pelaksanaan seluruh program ini menggunakan pendekatan bottom-up. Artinya, pemerintah melibatkan aktif pemda dan masyarakat sejak tahap perencanaan agar program sesuai dengan potensi unik tiap daerah.
Dukungan serupa datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menyatakan bahwa swasembada pangan adalah bagian dari kedaulatan bangsa yang bertumpu pada keberpihakan kepada petani, nelayan, dan peternak.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengapresiasi Program Kampung Nelayan Merah Putih yang terbukti mendongkrak ekonomi pesisir.
Selain para Kepala Daerah se-Indonesia, Rakornas ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus. Agenda juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan berbagai mitra strategis, seperti PLN, Pemprov NTB, Aspeksindo, Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga.
Pada kesempatan itu Menteri Kelautan dan Perikanan,
menyerahkan secara simbolis satu unit ekskavator kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan sektor budidaya ikan darat yang terdampak bencana.
Kehadiran Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dalam Rakornas ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat. Sektor Kelautan dan Perikanan diproyeksikan tetap menjadi pilar utama pembangunan daerah guna mendongkrak kesejahteraan nelayan lokal, sekaligus menyukseskan swasembada pangan nasional.
(AM)
